Blockchain Corner : Pemerintah dan Blockchain

BlockChainLion.com

Tanpa mengesampingkan fakta bahwa beberapa cryptocurrency terbukti dapat digunakan sebagai alat tukar, di beberapa negara masih belum ditetapkan peraturan yang jelas. Di Amerika Serikat, pada hari Selasa 6 Maret 2018 lalu, mata uang virtual seperti bitcoin secara resmi diputuskan dapat diatur sebagai komoditas oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi A.S.

Peraturan mengenai mata uang virtual memang masih dalam tahap awal. Di banyak negara, pemerintah belum mengeluarkan undang-undang yang mengatasinya secara langsung. Hanya saja pemerintah memperingatkan perlunya memerangi kecurangan di pasar mata uang virtual.

Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah atas kemunculan cryptocurrency adalah teknologi yang mendasarinya, Blockchain. Banyak pihak yang merasa bahwa keunggulan Blockchain patut diadopsi. Agak kontradiktif dengan peran pemerintah yang berusaha menguasai kontrol atas suatu hal, Blockchain mengembalikan keseluruhan kekuasaan pada publik pengguna. Terdesentralisasi, begitu istilahnya. Meski demikian, pemerintah pun turut mencari celah atas pengadopsian Blockchain untuk sistem kepemerintahan suatu negara.

Di Swedia misalnya, penerapan Blockchain untuk pencatatan tanah dengan smart contract telah diujicobakan sejak Maret 2017 lalu. Otoritas pencatatan tanah di Swedia disebut dengan Lantmäteriet. Sejak tahun lalu, badan tersebut telah menguji cara untuk mencatat transaksi properti dengan blockchain. Hal ini dapat menyelamatkan pembayar pajak Swedia lebih dari 100 juta euro atau sekitar 106 juta dollar AS per tahun dengan menghapus dokumen cetak, mengurangi kecurangan, dan mempercepat transaksi.

Hal serupa diterapkan pula di Ukraina. Sejak Januari 2018 lalu, pemerintah Ukraina bekerjasama dengan salah satu platform layanan Blockchain untuk smart contract. Adanya kebijakan ini memungkinkan investor asing membeli lahan di Ukraina dengan Blockchain. Sekaligus bertujuan untuk mendorong harga tanah yang turun drastis hingga 70% pada tahun 2014-2015 lalu dibandingkan harga puncaknya pada tahun 2008. Tahun lalu, perekonomian Ukraina menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan GDP naik 2,3 persen. Hal ini membuat investasi real estate menarik bagi pembeli asing pada khususnya, dan pemerintah Ukraina merasa bahwa Blockchain adalah cara yang tepat untuk memfasilitasi transaksi guna meningkatkan prospek ekonomi di negara ini.

Ke depannya, diharapkan teknologi Blockchain dapat pula diterapkan untuk membantu kinerja pemerintah negara-negara di dunia. Karena dengan Blockchain, kedaulatan atas suatu hal dikembalikan kepada masyarakat yang berhak.





Referensi:
https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bitcoin/virtual-currencies-are-commodities-u-s-judge-rules-idUSKCN1GI32C
https://www.forbes.com/sites/laurashin/2017/02/07/the-first-government-to-secure-land-titles-on-the-bitcoin-blockchain-expands-project/
https://www.huffingtonpost.com/entry/purchasing-property-online-the-revolutionary-way-ukraine_us_59933fe7e4b0afd94eb3f565